Search Result For "' t '"



MK.COM
Ketua Forma Sulwesi, H. Amin Thalib dan Sekretaris, H.M. Ishak Mukhtar dikabarkan mandatnya dicabut menjadi orang nomor satu dan nomor dua di organisasi  Forum Masyarakat  Sulawesi (Forma) karena mendukung swalalah satu paslon Walikota 2020.

Kabar ini debenarkan oleh ketua Presidium Forma Sulawesi, Uzt. Firdaus Malie. Pemecatan keduanya atas rekomendasi 5 Presidium Dewan Pndiri Forma Sulawesi melalu Rapat istimewa Pencabutan Mandat ketua (H.Amin Thalib) dan Sekertaris (H.M.Ishak Mukhtar) Forma Sulawesi, yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri/Presidium Forma Sulawesi di Makassar  7 September 2020 yang dlaksanakan di Jalan taman Makam Pahlawan Kompleks BTN Paropo Blok D.1, Makassar.

Firdaus juga membenarkan jika kabar pencabutan mandat keduanya terkait atas pelanggaran AD/ART Organisasi dimana yang bersangkutan dengan terang-terangan mendukung salah satu Paslon Walikota Makassar dan itu tidak diperbolehkan, apalagi Forma adalah Organisasi bersifat sosial dan tidak berafliasi didunia politik praktis kecuali atas persetujuan bersama antara Dewan Pendiri dan Pengurus.

“Mereka melakukan pelanggaran atau menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forma Sulawesi dengan mendukung salah salah satu paslon walikota di kota Makassar tanpa melalui mekanisme organisasi yaitu musyawarah bersama dewan pendiri atau presedium yg lain,” ungkap Firdaus (8/9/20) kepada MK.COM

Pencabutan Mandat keduanya sebagai pengrus ketua dan Sekretaris Periode 2020-2023 setelah menimbang hasil rapat Pendiri dari Presedium memperhatikan jika yang bersangkutan telah melanggar Anggara Dasar pasal  8 ayat 1 tentang kewajiban dan hak anggota serta Pelanggaran Anggran Rumah Tangga BAB II Struktur Organuisasi, pada Pasal 4, tentang status dan wewenang  struktur kekuasaan, ayat 1 dan BAB III Pasal 6 tentang pemberhentian Pengurus.

“Dalam AD Pasal 8, kemudian ART pada pasal  BAB II, Pasal 4 serta BAB III pasal 6 itu semua dijelaskan disitu. Dewan pendiri dimana Rapat Presedium Pendiri adalah Musyawarah tertinggi yang dapat mencabut mandat pengurus,” jelas Firdaus Malie.

Ketua Majelis Dzikir Darut Taubah ini juga menerangkan bahwa setelah Dua Pengrus inti Forma Sulawesi mandatnya dicabut maka kendali organisasi untuk saat ini kepengurusan diambil alih oleh Dewan Pendiri dan akan dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris dalam waktu dekat ini.  

"Beberapa hari kedepan kami akan melakukan rapat khusus untuk menentukan Format baru kepengurusan pasca kekosongan ketua dan sekretaris. Pengurus baru akan sesegera munkin terbentuk kembali" ujarnya yakin.

Organisasi Forma Sulawesi yang terbentuk atas gabungan beberapa Ormas Pasca Pilpres 2019 terbentuk yang dalam beberapa bulan ini, dimasa Pandemi Covid-19, mereka  sangat gencar melukukan kegiatan Sosial dengan rutin menyediakan Nasi Kotak kepada masyarakatsetiap hari juma’t yang dilakukannya dibeberapa Masjid di kota Makassar.  Forma Sulawesi juga aktif dalam Aksi Damai dalam mendukung MUI menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang disinyaklir disusupi Ideologi Komunis.

Red @ (Andi)


MK.com - Dalam waktu dekat ini Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan bersatu dan bergabung bersama untuk menegakkan nahi munkar, yakni membantu pihak pemerintah untuk memberantas Kemaksiatan dan Kejahatan.  Beberapa ormas tersebut di-antaranya Gerakan Islam Bersatu (GIB), Front Pembela Islam (FPI), Rajawali Sulawesi (RS-02), Relawan Akhirat dan lain-lain.  Mereka akan melakukan Aksi.

Dari informasi yang kami dapatkan, Bahwa dalam waktu dekat ini gabungan Ormas-ormas tersebut akan melakukan Aksi di Polrestabes dan Kantor Pemda (Kantor Walikota) Makassar.  Salah satu tuntutan yang akan diajukan agar Toko dan THM segera ditutup karena dianggap telah melanggar Perda Syariah tahun 2011 dan 2014.Sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 Perda Walikota tahun 2014 ayat (1), 'Setiap penjualan langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Surat Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol dari Walikota.  Ayat (2): Izin sebagaiman dimaksud ayat (1) berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.  Ayat (3): Perpanjangan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Salah satu ormas yang membenarkan akan adanya aksi yakni Rajaawali Sulawesi (RS-02).  Ketua RS-02, Andi Ms Hersandy, menyatakan siap bergabung dengan GIB dan ormas-ormas lainnya.  Ia mengaku telah melakukan koordinasi bersama teman-teman RS-02. ia mengaku menyepakati untuk turut berpartisifasi dalam gerakan memberantas Pengedaran Minuman Keras (Miras) secara illegal serta pemebrantasan tempat-tempat kemaksiatan.

“Iya, RS-02 selalu siap untuk berjuang demi kebaikan.  Bila diminta, Kami siap bergabung bersama GIB dan ormas-ormas lainnya dalam memberantas pengedaran Miras secara Ilegal di Makassar,” kata Andi di tempat kerjanya, juma’t (10/1/20) dikutif dari hr.com

Andi menilai peredaran miras di Makassar untuk saat ini semakin meraja lela sehingga menyebabkan tingginya tingkat kejahatan di Makassar.   Para pembegal semakin sadis demikian juga para maling semakin menjadi-jadi dan penyebab utamanya karena berawal dari mengkonsumsi Miras.

Ormas yang dideklarasikan tahun 2018 silam, memang dikenal sangat aktif dalam menjalin ukuwah islamiah dan tetap istiqamah membela kebenaran dan tidak ingin berafliasi dengan orang-orang yang berbuat culas.  Ormas ini dibentuk atas dasar kearifan lokal yang akan tetap istqamah dalam lajur yang lurus. demikian ungkapan andi.

Diketahui dalam dua bulan terakhir, pihak Pemerintah kota dan juga pihak Kepolisian daerah Makassar, sangat antusias merazia dan menyita Miras yang diperdagangkan tanpa izin.  Bahkan THM yang boleh dibilang tak tersentuh selama ini, juga tak luput dari operasi yang dilakukan.  Sebut saja Bilyar Contry (CCR), Global dan Pluto yang berada di Jl. Toddopuli Raya Timur.  Mereka di Rasia atas petunjuk Ormas FPI dan juga Masyarakat.
Andi Ms Hersandy sendiri menilai hal tersebut adalah langkah sangat Positif yang diambil pemerintah apalagi Masyarakat dan Ormas ingin melibatkan diri membantu pihak-pihak terkait.

Bahkan Kadis Disperindag, M. Yasir, saat Merazia THM telah menemukan sejumlah barang ilegal seperti kondom dan miras Impor.  Kadis Desperindak terjun langsung memberikan arahan kepada pengelola atau Pemilik THM nakal seperti Cafe Mabua di Jalan Nusantra yang juga disinyalir sebagai tempat Esek-esek alias kemaksiatan.  Minuman Impor berbagai merek disita disperindag sebagai barang bukti yang jumlahnya Ribuan dan itu tidak memiliki Izin.



Pihak  Pemkot atau satpol PP juga banyak melakukan Razia seperti THM yang berada di Jalan . Pengayoman, Jl. Pelita dan juga Kios di Jl. Syarief Alqadri.  Kios diseputaran pantai Losari tak luput dari razia diakhir bulan 2019 saat menjelang tahun baru 2020, Satpol PP juga merazia beberapa panti Pijat yang memperdagangkan Miras sekaligus sebagai tempat Maksiat, akan tetapi para ormas berharap agar razia itu tidak hanya dilakukan pada saat menjelang tahun baru.

Dari Investigasi atas laporan Masarakat kota Makassar, beberapa Kios/Toko dan THM disinyalir menjual minuman Keras Tanpa Izin,  dan diduga sampai saat ini mereka tetap megedarkan Miras tanpa Izin resmi dari Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).  Meski tanpa SIUP-MB namun mereka masih tetap berjualan secara bebas diantaranya :

Toko/Kios/Cafe 

Cafe Mabua, Jl. Nusantara
Studio 86 Karaoke Jl. Nusantara
Toko Alvira JI. Batu Putih
Toko Anugrah Jl. Bulusalka
Toko Anugrah Jl. Lagaligo
Toko Bintang 88 Jl. Kumala
CCR JI.Todopuli Raya
Global Bilyar
Pluto Bilyar
Toko Samping SD Layang JI. Tinumbu.
Toko Citra 143 JI. Tinumbu
Toko 7 Jl. Kandea
Toko Sumber Rezeki Jl. Yos Sudarso
Toko  Ad Jl. Bonto Dg Irate
Beberapa THM di Jl. Pengayoman
THM Jl. Pelita
Serta Beberapa Panti Pijat di daerah sekitar Belovar Panakukang. 

THM yang berkedok Cafe dan Resto :
a. Public JI. Arif Rate
b. Barcode JI. Amanagappa

Dengan masih banyaknya tempat-yang disinyalir yang melanggar aturan perijinan serta tak punya Izin dalam penjualan miras maka RS-02 merasa perlu memberikan asupan kritikan ke pihak Pemerintah agar secepatnya menutup atau segera memberhentikan aktivitasnya dalam penjualan Miras pada tempat-tempat tersebut sebelum Gabungan ormas-ormas se kota Makassar melakukan Aksi besar-besaran menuntut penutupan Toko dan THM yang dimaksud.  

Contoh kasus sesuai laporan dari Dinas PM-PTSP, THM Publiq dan Barcode.  Tidak mendapatkan izin karna sudah menyalahi PERDA kota Makssar no 5 tahun 2011 dimana dikatakan bahwa tidak boleh ada THM yang berjarak kurang lebih 200 meter dari sekolah dan tempat Ibadah sementara THM tersebut nyata bertetangga dengan Sekolah dan Tempat Ibadah.

Sementara itu, sekretaris DPW FPI kota Makassar, Syaiful Ayubi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu, dan FPI serta beberapa ormas Termasuk RS-02  yang di motori oleh Gerakan Islam Bersatu (GIB) akan turun bersama-sama dalam aksi menuntut penutupan Toko/kios/Cafe dan THM yang disinyalir mengedarkan Miras secara Ilegal.  Saeful juga meminta ke pihak terkait agar tetap menerapkan Perda Syariah yang sudah ada.

Lebih llanjut, Sekrertaris FPI ini, menekan kepada Lima Instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk Merazia dan menutup tempat yang peruntukannya telah disalah Gunakan saling bersinergi dan bekerja sama serta serius menagnani hal tersebut.

"Empat instansi ini harus bersinergi dan serius menaganinya, jangan cuman setengah-setengah, karena kami dan beberapa Ormas telah sepakat untuk mendesak pemerintah menindak tegas para oknum pelaku bisnis ilegal.  Kami ingin membantu pihak pemerintah dalam mengungkap bisnis nakal tersebut," pinta Saeful

Adapun instansui yang dimaksud adalah Pemerintah Kota (Pemkot+Satpol PP), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (diperindag) , Dinas Pariwisata serta Kepolisian.

Red: Sumber Media HR.id


Ini adalah hasil rekapitulasi yang kami perolh dari tiap-tiap dapil. Data ini meskipun belum ada pengumuman resmi dari KPU Propinsi Sulawesi selatan yang saat ini masih tengah melakukan Rekapitulasi Suara Partai dan Caleg di-masing masing tingkatan yakni DPR-RI dan DPRD Propinsi, namun dapatlah menjadi acuan buat kita semua agar tanda tanya yang menyelimuti kita tentang siapa saja berhak lolos ke DPRD Sulsel KM 4 Makassar telah terbayang. Dan ini pula sebagai acuan untuk menpis sebagian besar lembagai survei yang salah menganalisa personil Caleg baik Elektabilitas maupun Popularitas yang jauh dari sasaran.  Banyak lembaga-lebaga Survei yang hanya mengedepankan Popularitas seseorang sehingga mengesampingkan kinerja para caleg.  Sebut saja beberapa caleg yang hampir sama sekali tak terdeteksi oleh survei mis. Syahrir ( Dapil VII ), Sangkala Taepe Dapil VI, Rusdin Tabi Dapil IX, Yusran S Dapil V, Alfrita Danduru Dapil X, A. Tenri Sosoe Dapil IX,  dan berapa nama lain telah membuktikan bahwa mereka mampu menepis lembagai survei yang terlalu memprorietaskan seseorang dan mengesampingkan kerja Caleg sebelum hari H.
Dari data dibawah ini bebrapa kandidat Parlemen masih mempermasalahkan Rekap Tingkat Kab.  Didapil Dua misalnya, yang mengetengahkan kandidat dari partai Nasdem dan PAN yang masing-masin mengklaim diri lolos ( Besse Marda-Nasdem ) vs ( Yusran Varis-PAN ), ini hampir dipastikan pemenangnya adalah Yusran Paris-PAN.  Akan tetapi untuk lebih pastinya kita tunggu hasi Resmi KPU Sulsel.
Demikian Juga yang terjadi di dapil 3 Dua partai diluar partai Golkar yakni: Gerindar dan PAN masih dalam tahap kalim diri sebagai pemenang dalam Internal Partainya. Darmawangsyah Muin ( Geridnra ) kemudian ada juga  Haerumi H Tuppu   ( PAN ).

Di Dapil Soppeng Wajo ada kader Golkar yang sama-sama meng-klaim diri lolos A. Marsuki WadengVs A. Tenri Atta Lantara. Demikian pula dibeberapa dapil lainnya masih terjadi saling klaim untuk menduduki kursi parlemen. Didapil XI dipartai Golkar ada nama Risha Arjuna dan Marthen Rantetondok ( Golkar ), kemudian ada Ahmad Sunari Rafi (PKB) / Irwan Hamid (PKB ). .

Berikut Ini Nama-nama caleg yang lolos pada Dapil masing-masing:

Dapil  I : Makassar A 
  1. Adnan Puricta IYL  ( Golkar )
  2. Rahmatika Dewi  ( Nasdem )
  3. Darmawangsyah Muin ( Gerindra )
  4. Andi Enre Cecep Lantara  ( Demokrat )
  5. Rudi Pieter Goni  ( PDIP )
  6. Ashabul Kahfi  ( PAN )
  7. Sri Rahmi  ( PKS )
  8. Imbar Ismail  ( Hanura )
  9. Abd. Wahid  ( PPP )
  Dapil  II : Makassar B  
  1. Haedar Majid  ( Demokrat )
  2. Erna AP  ( Gerindra )
  3. Imran Tenri Tatta  ( Golkar )
  4. Jafar Sodding  ( PKS )
  5. Alexander Palinggi  ( Hanura )
  6. Yusran Paris  ( PAN )
        
    1.  

      Dapil III : Gowa,Takalar 
  1. Tenri Olle Y.L ( Golkar )
  2. Fahruddin Rangga ( Golkar )
  3. Darmawangsayah ( Gerindra )
  4. Usman Lonta ( PAN )
  5. Rahman Syah ( Golkar )
  6. Hengki Yasin ( PKB )
  7. Asrul Makkaraus ( PPP )
  8. Ikrar Kamaruddin ( Demokrat )
  9. Zusanna K ( PKPI ) 

  Dapil IV : Bantaeng, Bulukumba Selayar 
  1. Hoist Bachtiar  ( Golkar )
  2. Ina Nur syamsina ( Demokra )t
  3. M Aras Hasan ( Gerindra )
  4. Alimuddin  ( PDIP )
  5. Sugiarti MK  ( PPP )
  6. Ariadi Arsal ( PKS )
  7. Syamsuddin Karlos  ( PAN )
   Dapil V : Bulukumba, Sinjai 
  1. Moh. Roem  ( Golkar )
  2. Irwan Pattawari  ( Demokrat )
  3. Edy Manaf  ( PAN )
  4. Yusran Sofyan  ( Gerindra )
  5. Usdar Ahmad   ( Hanura )
  6. Arun Spink  ( Nasdem )  

   Dapil VI : Maros, Pangkep, Barru dan Pare-pare 
  1. Sofyan Syam  ( Golkar )
  2. Andi Mirza Riogi  ( Golkar )
  3. Pangeran Rahim ( Golkar )
  4. Nimatullah H ( Demokrat )
  5. Muslimim Daud  ( Gerindra )
  6. Sangkala Taepe  ( PAN )
  7. Muslim Salam  ( Nasdem )
  8. Taufik Zainuddin  ( PPP )
  9. Wawan Mataliu  ( Hanura )

   Dapil VII : ( Bone )
  1. Yagkin Padjalangi  ( Golkar
  2. Rusni Kasman  ( Golkar )
  3. Yushar Hudhury  ( Golkar )
  4. A. Mangunsidi M  ( Gerindra )
  5. Syahrir  ( Demokrat )
  6. A. Irwandi Nasir  ( PAN )
  7. Muh. Taslim  ( PKS )

  Dapil VII : ( Soppeng dan Wajo )
  1. Akbar Singke  ( Nasdem )
  2. A. Marzuki Wadeng  ( Golkar )
  3. Henny Latief  ( Gerindra )
  4. Selle KS Dalle  ( Demokrat )
  5. A. Nurhidayati  ( PPP )
  6. Anwar Sadat  ( PKB )
  7. Baso Syamsul Rizal  ( PKS )

Dapil IX : ( Enrekang, Pinrang, Sidrap )
  1. Tenri Andi Sose ( Golkar )
  2. Rusdin Tabi Gerindra )
  3. Jamaluddin  Jafar PAN )
  4. Syahruddin Alrif  ( Nasdem )
  5. Nupri B ( Demokrat )
  6. Jumardi Haruna  ( PBB )
  7. M Ali Usman  ( Hanura )
  8. Syahrir Langko ( PPP )
  9. Abdullah Tappareng  ( PDIP )
   Dapil X  ( Tana Toraja, Toraja ) Utara 5 Kursi
  1. Daniel Daan Pongtasik (PDIP),  
  2. Alfrita Danduru (Golkar), 
  3. Surya Bobi (Demokrat), 
  4. Firmina Tallu Lembang (Gerindra), 
  5. Pendi Bangadatu (Nasdem). 
   Dapil XI ( Palopo, Luwu Timur dan Luwu utara )
  1. Armin Mustamin Toputiri (Golkar) 
  2. Risha Arjuna (Golkar) Marthen Rantetondok ( Golkar )
  3. Hamka Hidayat (Demokrat)
  4. Sarce Bandaso (PDIP)
  5. Hasmaruddin (PAN)
  6. Drs. Marjono (Gerindra)
  7. Hj. Jahidah Ilyas (PKS)
  8. Wahyuddin M Nur (Hanura)
  9. M. Rajab (Nasdem)
  10. Hafid Pasiangan (PPP)
  11. Irwan Hamid (PKB ) / Ahmad Sunari Rafi (PKB) 
* A. MsH

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget