Articles by "Dinamika"



MK.COMFront Pembela Islam (FPI) Sulawesi selatan boleh berbangga hati pasalnya sebentar lagi ormas besutan HRS ini akan mempunyai Markas yang lumayan luasnya. Disebutkan jika areal yang akan dibangun sebuah Markas Syariah mempunyai dua buah Seritifikat Hak Milik.

Hal ini terungkap ketika adanya penyerahan sertifikat tanah pada Sabtu Malam di rumah Ketua DPD FPI Sulawesi selatan, JL. Nikel 2 Makassar.

Ormas yang kerap melakukan Hisbah untuk memberantas Miras dan Kemaksiatan ini mendapat bantuan tanah wakaf dari Majelis Dzikir dan Muasabah Darut Taubah Makassar, Sulawesi Selatan, yang sertifikatnya diserahkan langsung oleh Ketua Majelis Darut Taubah, Uzt. Firdaus Malie kepada Ketua DPD FPI Sulsel, Habib Muchsin Alhabsy.

Dalam penyerahan Dua buah sertifikat ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kedua belah pihak sebagai pemberi dan penerima tanah wakaf dengan dua orang saksi masing-masing Uzt. Agus Salim Syam (Sekretaris FPI Sulsel) dan Faisal Salenang SH (Salah satu wakil Ketua FPI Sulsel).

Pada penyerahan Sertifika ini, Ust. Firdaus malie menyampaikan jika pemberian sumbangan tanah wakaf untuk FPI Sulsel adalah sebagai bentuk kepeduliannya kepda FPI yang selama ini melakukan metode dakwah dalam menegakkan Amal Ma’ruf Nahi Munkar khusunya di Sulsel namun sejak terbentuknya belum mempunyai markas milik organisasi.

“Pemberian tanah wakaf ini adalah murni suatu keikhlasan, untuk itu kami berharap agar FPI Sulsel bisa memanfaatkan lahan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Uzt. Firdaus Malie  

Ia juga berharap agar Tanah Wakaf yang diberikannya sesegera mungkin dilakukan pembenahan dan penataan sekaligus membangun sebuah kompleks yang disebutnya sebagai markas syariah.

“Silahkan ketua DPD FPI Sulsel sesegera mungkin membangun markasnya,” pinta Firdaus yang disambut tepuk tangan para laskar yang hadir menyaksikan penyerahan tanah wakaf tersebut.

Ketua DPD FPI Sulsel menyambut baik pemberian tanah wakaf dari Majelis Darut Taubah. Drinya mewakili FPI Sulsel mengucapkan terimakasih atas kepedualian Darut Taubah kepada FPI. Ia berjanji akan memanfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

“InsyaAllah dalam waktu sisa masa jabatan kurang lebih 3 tahun ini, saya akan merealisasikan pembangunan Markas Syariah dengan secepatnya. Tahun depan kita sudah biasa menyelesaikan apa yang terpenting didahuluikan.” tegasnya

Alumni Fak. Teknik UMI ini menerangkan jika Markas Syariah yang akan dibangun itu berupa Kompleks perkampungan dimana didalamnya terdapat Masjid, Sekretariat dan tempat pelatihan bagi para laskar layaknya Markas Syariah Dewan Pimpinan Pusat FPI di Kec. Mega mendung, Bogor, Jawa Barat.

Disebutkan pula, bahwa markas yang akan dibangun diatas tanah wakaf dengan luas kurang lebih dua hektar terletak di desa  Pucak, kec. Tompobulu, Kab. Maros, Sulawesi selatan. 

“Jika ini terealisasi, dan imam Besar Habib Risieq Shihab (HRS) sudah berada di Indonesia maka saya akan berupaya mendatangkan beliau di Makassar untuk berkunjung ke Markas DPD FPI tersebut,” tegasnya yang disambut pekikan Allahu Akbar



Desa Pucak adalah sebagai desa defenitif dan tergolong pula sebagai desa swakarya.  Daerah sekitar ini terdapat beberapa Markas Tempat Pelatihan Angkatan Bersenjata Republlik Indonesia antara lain Mako Yon Zipur 8/SMG.

Pucak terkenal dengan keindahan alamnya, terdapat beberapa lokasi wisata air terjun yang sangat indah.  Didaerah Pucak juga digabarkan akan dibangun LP, SPN dan Mako Brimob milik kepolisiaan Republik Indonesia Sulawesi Selatan.

Red: (Andi)



MK.COM
Ketua Forma Sulwesi, H. Amin Thalib dan Sekretaris, H.M. Ishak Mukhtar dikabarkan mandatnya dicabut menjadi orang nomor satu dan nomor dua di organisasi  Forum Masyarakat  Sulawesi (Forma) karena mendukung swalalah satu paslon Walikota 2020.

Kabar ini debenarkan oleh ketua Presidium Forma Sulawesi, Uzt. Firdaus Malie. Pemecatan keduanya atas rekomendasi 5 Presidium Dewan Pndiri Forma Sulawesi melalu Rapat istimewa Pencabutan Mandat ketua (H.Amin Thalib) dan Sekertaris (H.M.Ishak Mukhtar) Forma Sulawesi, yang ditetapkan oleh Dewan Pendiri/Presidium Forma Sulawesi di Makassar  7 September 2020 yang dlaksanakan di Jalan taman Makam Pahlawan Kompleks BTN Paropo Blok D.1, Makassar.

Firdaus juga membenarkan jika kabar pencabutan mandat keduanya terkait atas pelanggaran AD/ART Organisasi dimana yang bersangkutan dengan terang-terangan mendukung salah satu Paslon Walikota Makassar dan itu tidak diperbolehkan, apalagi Forma adalah Organisasi bersifat sosial dan tidak berafliasi didunia politik praktis kecuali atas persetujuan bersama antara Dewan Pendiri dan Pengurus.

“Mereka melakukan pelanggaran atau menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forma Sulawesi dengan mendukung salah salah satu paslon walikota di kota Makassar tanpa melalui mekanisme organisasi yaitu musyawarah bersama dewan pendiri atau presedium yg lain,” ungkap Firdaus (8/9/20) kepada MK.COM

Pencabutan Mandat keduanya sebagai pengrus ketua dan Sekretaris Periode 2020-2023 setelah menimbang hasil rapat Pendiri dari Presedium memperhatikan jika yang bersangkutan telah melanggar Anggara Dasar pasal  8 ayat 1 tentang kewajiban dan hak anggota serta Pelanggaran Anggran Rumah Tangga BAB II Struktur Organuisasi, pada Pasal 4, tentang status dan wewenang  struktur kekuasaan, ayat 1 dan BAB III Pasal 6 tentang pemberhentian Pengurus.

“Dalam AD Pasal 8, kemudian ART pada pasal  BAB II, Pasal 4 serta BAB III pasal 6 itu semua dijelaskan disitu. Dewan pendiri dimana Rapat Presedium Pendiri adalah Musyawarah tertinggi yang dapat mencabut mandat pengurus,” jelas Firdaus Malie.

Ketua Majelis Dzikir Darut Taubah ini juga menerangkan bahwa setelah Dua Pengrus inti Forma Sulawesi mandatnya dicabut maka kendali organisasi untuk saat ini kepengurusan diambil alih oleh Dewan Pendiri dan akan dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris dalam waktu dekat ini.  

"Beberapa hari kedepan kami akan melakukan rapat khusus untuk menentukan Format baru kepengurusan pasca kekosongan ketua dan sekretaris. Pengurus baru akan sesegera munkin terbentuk kembali" ujarnya yakin.

Organisasi Forma Sulawesi yang terbentuk atas gabungan beberapa Ormas Pasca Pilpres 2019 terbentuk yang dalam beberapa bulan ini, dimasa Pandemi Covid-19, mereka  sangat gencar melukukan kegiatan Sosial dengan rutin menyediakan Nasi Kotak kepada masyarakatsetiap hari juma’t yang dilakukannya dibeberapa Masjid di kota Makassar.  Forma Sulawesi juga aktif dalam Aksi Damai dalam mendukung MUI menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang disinyaklir disusupi Ideologi Komunis.

Red @ (Andi)


MK.COM
- Beberapa hari yang lalu, Study Club Hidjaz Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia didatangi Pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian mendatangi sekretariat Study Club Hidjaz Fak Hukum di Kompleks Swadaya Mas Jalan Swadaya Kota Makassar, Sulawesi selatan pada hari Senin 24 Agustus 2020.

Kepolisian yang dipimpin oleh Kanit 3 Sat Intelkam Polrestabes Makassar, AKP Sri Darwati yang didampingi oleh Ipda Wahid Putra Brata (kasubnit 1) dan Ipda Usman Rasyid (Kasubnit 2) serta beberapa anggota unit 3 sat Intelkam disambut oleh pengurus Study Club tersebut yuang memang telah menanti sebelumnya.

Pertemuan antara keduanya berlansung sekitar pukul 11.00 wita dengan maksud sebagai ajang rangkaian silaturahmi dalam rangka bagaimana kepolisian mengajak Hidjaz SC mendukung Harkamtibmas Kota Makassar dan Pemilihan Walikota Makassar Desember 2020 mendatang yang aman dan damai.

Ketua Hidjaz SC Fak. Hukum UMI berterimakasih atas kesedian pihak kepolisian berkunjung di Sekretariatnya dan hal itu sungguh diberikan apresiasi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. kami ada kendala beberapa program kerja selama pandemi Covis-19, kader banyak yang berada di daerah dan kami kurang dapat bantuan untuk menjalankan program tersebut,”  kata Ketua Hidjaz SC dalam sambutannya.

Selain itu, Mahasiswa Fakultas Hukum UMI ini  mengungkapkan jika bulan depan mereka akan membuat suatu kegiatan diskusi dan mereka akan tetap meminta petunjuk dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian, khusunya Polres Tabes Makassar.

Lain lagi AKP Sri Darwati, dalam sambutannya didepan para Anggota Hidjaz SC ia justru mengajak seluruh pengurus dan kader Hidjaz SC bekerjasama dengan Polri khususnya Polrestabes Makassar untuk bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas kota Makassar yang aman dan kondusif utamnaya dalam pemilihan Walikota 2020.

"Kami mengapresiasi kepada Hidjaz SC yang selama ini telah komunikasi degan anggota Sat Intelkam Polrestabes Makassar khususnya anggota unit 3 dalam rangka mendukung tugas Poalri di lapangan,” ucap Sri Darwati

Kanit Intelkam juga menghimbau agar semuanya berhati-hati dalam penggunaan media social, utamakan tetap santun dalam mengaplouad suatu informasi atau berita sehingga tidak mengarah pada SARA dan berharap komunikasi adanya komunikasi secara berkelanjutan antara anggota unit 3 dengan pengurus Hidjaz SC.

Terkait dengan tahapan pemilihan walikota Makassar Desember 2020 Sri Darwati berharap agar para kader Hidjaz SC pintar-pintar melihat situasi tiap tahapan pilwali Makassar sebagai suatu rangkain dalam mendukung Polri menciptakan pilwalkot yang aman dan damai bisa dicapai.

Dalam kesempatana itu pula, Sri Darwati, menghimbau agar dalam melaksanakan aksi unjuk rasa dalam menyikapi isu baik lokal maupun nasional agar sesuai dengan prosedur yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polri 3x24 jam sebelum pelaksanaan aksi dan dalam pelaksanaan harus terkoordinir oleh korlap dan tidak melakukan pembakaran ban dan tindakan anarkis yg akan berdampak pada gangguan ketertiban masyarakat.

Dari sambutan yang lainya, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, Akbar yang didampingi oleh para pengurus dan angggota Hidjaz SC, Ahmad Haladi (Pembina Hidjaz SC), A. Nuralamsyah (Ketua Hidjaz SC), Para pengurus Hidjaz SC, Para kader Hidjaz SC menilai bahwa selaku senior Hidjaz dirinya sangat berterima kasih atas kepedulian dari Tim Polrestabes Makassar terhadap adik-adik kader Hidjaz SC

“Mudah-mudahan dapat menjadi spirit pada masa pendemi covid ini untuk dapat melaks anakan program kerjanya dan pada saat-saat giat Unras ada pendamping yang mengawal giatnya serta terjalinnya komunikasi yg intens untuk kedepannya. Kami yakin adik-adik selaku mahasiswa akan tetap mendukung tugas Polri dalam menjaga kota makassar agar tetap kondusif,” jelas Akbar

Pertemuan antara dua kelompok yang berbeda haluan in berjalan dengan suasana penuh keakraban dan ini berlangsung sekitar kurang lebih satu setengah jam. Kanit 3 Sat intelkam Polrestabes Makassar menyerahkan beberapa bingkisan Sembako ke Pengurus Hidjaz SC yang dibarengi dengan Foto bersama diakhir kedatangannya.

Red: (A.MsH)


MK.Com Dihari pertama Puasa di bulan suci Ramadhan tahun ini, Polres Metro Jakarta Barat kembali menggandeng Warung Tegal (Warteg) untuk membagikan makanan kepada warga yang berpuasa di KP.Duri Dalam, pangkalan Bemo, Rt.010/RW.004 dan 005 Kelurahan Duri Selatan,  Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Dir Pam Obvit Kombes pol FX Surya Kumara, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Latuheru, Wakapolres Metro Jakarta Barat Akbp Rusdy Pramana Suryanegara.Sik, Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manosoh dan jajaran Kodim 0503/JB.

"Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dari teman-teman TNI dan Polri dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat dan Kodim 0503jb bersama Polda Metro Jaya. Ini bentuk empati para perwira Polri dan TNI kepada warga di kawasan padat penduduk," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus Jumat (24/4/2020).

Kawasan Tambora, Jakarta Barat, diakui Kombes Yusri penduduknya sangat padat dan perlu bantuan dari Polri-TNI. Sehingga, sejumlah warteg diminta untuk memasak dan membagikan kepada warga disana saat buka puasa nanti.

"Kami manfaatkan usaha di sekitar sini seperti warteg yang jadi tempat makan warga dan dari hasil berkumpul perwira upayakan beri satu pekerjaan kepada 5 sampai 6 warteg dan ibu PKK disini juga," tegas Kombes Yusri.

Ada sebanyak 2000 lebih nasi bungkus yang sudah siap dibagikan kepada warga sore hari. Ribuan nasi bungkus itu ada dibeberapa warteg karena memasak sebanyak itu tidak bisa di satu tempat saja.

"Kalau situasi covid-19 ini masih terjadi di Jakarta, makanan gratis masih dibutuhkan masyarakat maka ini berlanjut. Dan sama-sama kami kontrol ke dalam bahwa physical distancing itu penting dan kami lihat berbagi rasa. Kalau ini masih terus terjadi kami upayakan terus berbagi di bulan suci ramadan ini," tandasnya Kombes Pol Yusri Yunus.

Sementara itu, Ceu Iroh salah satu pemilik warung merasa bersyukur dengan bantuan modal yang diberikan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Sebab, di bulan puasa ini ia masih bisa berjualan dan berbagi makanan kepada warga sekitar.

"Ya saya seneng, bersyukur dan terimakasih kepada bapak Kapolres Metro Jakarta Barat," ujar Ceu Iroh.

Ceu Iroh mengaku, bantuan ini sudah kedua kalinya ia dapatkan untuk berbagi makanan kepada warga sekitar. Program ini dinilai Iroh sangat bagus karena membantu pedagang yang menghadapi situasi pandemi Covid-19.

"Kalau bisa seterusnya berjalan gak cuma saat corona aja," tutup Ceu Iroh.

(Shendy/Imam)




MK - Polsek Tambora, Jakarta Barat, melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Pekojan, Aiptu Warno membagikan masker serta memberikan edukasi kepada warga guna pencegahan dan memutus mata rantai virus corona, pada hari Senin (6/4/2020).

"Pembagian masker ini ditujukan kepada pedagang kaki lima dan juga kepada para pemulung yang membutuhkan serta memberikan edukasi bertujuan untuk mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan kebersihan." Kata Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, Kompol Iver Son Manossoh.

Menurut Kapolsek, hal itu merupakan langkah dari pihak Kepolisian khususnya Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat dalam upaya membantu pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19.


Selain itu juga memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pembatasan waktu aktivitas masyarakat serta physical distancing sesuai instruksi Maklumat Kapolri agar masyarakat lebih menjaga jarak antar sesama dan kurangi aktivitas di luar rumah

Baca Juga Yang Ini.

"Hal ini dimaksud untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, karena virus tersebut sangat cepat penyebarannya sehingga masyarakat harus mematuhi instruksi pemerintah," imbuhnya Kompol Iver Son Manossoh, Kapolsek Tambora, Jakarta Barat. 

(Shendy/Imam)



MK.Com - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa semua kebijakan terkait virus corona atau COVID-19 harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Jokowi di dalam keterangan pers-nya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/3).

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat," ujar Jokowi.
Adanya keputusan tersebut agar memudahkan komunikasi dalam penanganan virus corona.

"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan satgas," ungkapnya.

Salah satu yang Jokowi sebut adalah terkait kebijakan lockdown. Menurut dia, kebijakan lockdown suatu wilayah merupakan keputusan pemerintah pusat.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini tidak ada kita (pemerintah pusat) berpikiran ke kebijakan lockdown," tegas Jokowi.

Menurut jokowi, kebijakan belajar mengajar, bekerja dari rumah  dan ibadah dari rumah, perlu untuk terus di gencarkan untuk mengurangi Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan dasn layana-layanan public lainnya.

Lebih lanjut jokowi menyebutkan, transportasi public tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatlkan tingkat kebersihan,  mudah tranbsportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT bus tarns yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan,mengurangi antrian dan menguragi tingkat kepadatan orang didalam mode transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak dari satu dengan yang lainnya.

Sebuah kebijakan besar ditingkat daerah tercaid Covid-19 harus dibahas dulu dengan penmerintah pusat untuk mempermudah komunikasi.

“Saya minta kepala daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas Covid-19’” pinta Jokowi

Untuk menghindari kesimpang siuran informasi yang disampaikan kepada public, Jokowi meminta agar Satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan Informasi kepada Masyarakat.
Pada akhir penyampaiannya Jokowi mengajak untuk mencuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja dan tetap beribadah. 

“Solidaritas masyarakat adalah modal social yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan Covid-19 ini,” pungkasnya

@2020: Md



MK.Com- Dari entry Tribatranews Papua  dari Viralnya video berdurasi 5 menit yang beredar di media sosial perihal kasus penganiayaan sekelompok warga dijalan Trans Papua Paniai-Dogiyai, yang menewaskan salah seorang supir truck ditanggapi serius pihak Kepolisian Daerah Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw di Jayapura menegaskan akan menurunkan tim guna melakukan penyidikan dan penyilidikan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan tersebut.

“Tim sudah kami turunkan dan kami akan coba klarifikasi dan mencari fakta guna mengatahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam kejadian itu,” ungkap Kapolda saat di wawancarai di Mapolresta Jayapura Kota, Kamis (27/2) pagi.

Menurut Kapolda dari informasi yang didapatkan korban penganiayaan dicurigai merupakan pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang warga asli setempat, namun faktanya salah sasaran.

“Saya secara pribadi prihatin terhadap kasus penganiayaan yang menewaskan supir itu. Yang jelas saya dapat informasi korban dicurigai merupakan pelaku tabrak lari terhadap korban yang meninggal, namun ternyata bukan dia sebenarnya, artinya salah sasaran. Dan kami akan tindak para pelaku,”beber Kapolda.

Disinggung adanya pembiaran yang dilakukan anggota saat ternyadinya kasus pengeroyokan? Kapolda mengungkapkan apabila ada upaya tegas dari anggotanya makan akan ada korban jiwa.

“Kalau saya bayangkan anggota melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat itu, maka akan ada korban juga kerena sebenarnya itu situasional. Seharusnya tidak dihakimi, mengingat korban sudah dalam pengawasan perlindungan kepolisian,”cetusnya.

Diketahui video berdurasi 5 menit yang viral diperbincangan warga netizen yang mempertontokan seorang seorang pria dianiaya sekelompok warga menggunakan batu kayu bahkan senjata tajam. Padahal dalam video tersebut korban sudah diamankan pihak kepolisian setampat, namun masyarakat tersebut terus melakukan penganiayaan hingga korban tewas di lokasi kejadian


Sementara itu Bhayangkara Polri.Com dalam rilisnya, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Brigjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno, M.Si melalui Kabid Humas AKBP Syamsu Ridwan, SIK meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di Sulbar agar mempercayakan penanganan kasusnya kepada pihak kepolisian setempat.


“Percayakan saja kasus tersebut kepada Kepolisian, Insha Allah penanganannya akan dilakukan secara profesional,” tuturnya.


Kita harus tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di sulbar dan tidak terpengaruh dengan provokasi isu-isu berita hoax yang dapat merugikan kita maupun orang lain.

Kapolda juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus di tegakan seperti apa yang di sampaikan oleh Kapolda Papua, akan menindak tegas para pelaku penganiayaan.


Bersamaan dengan itu, Kapolda Sulbar juga mengungkapkan bela sungkawanya turut prihatin atas kejadian penganiayaan yang mengakibatkan salah satu warga yang berasal dari Kabupaten Polman Sulawesi Barat menjadi korban, “semoga almarhum diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadah, serta keluarga almarhum diberi ketabahan.”

Hasil koordinasi dengan Polda Papua saat ini sudah diterjunkan tim untuk mengungkap kasus ini dan akan menindak tegas pelaku, Tegas Kapolda.

“Mari kita yang ada di Sulawesi Barat tetap menjaga situasi kamtibmas yang selama ini sudah aman dan kondusif, jangan terpancing dengan isu-isu dan provokasi dari pihak-pihak yang ingin membuat suasana tidak kondusif di Sulawesi Barat,” tegas Kapolda.

Seperti diketahui sebelumnya, Seorang warga Plman, Sulawesi Barat yang berprofesi sebagai  spir Truk diamuk dan dihakimi oknum warga Papua sampai tewas didepan aparat kepolisian yang bersenjata lengkap karena dituduh menabrak Babi dan seorang warga papua lainnya.

Dari pengakuan Sang isteri korban, bahwa suaminya yang bernama Yus Yunus tidak bersalah dan tidak melakukan penabrakan, dia difitnah.  Justru menurutnya, ia melaporkan kejadian perkara ke pihak kepolisian jika ada lakalantas.  Warga itu yang menabrak Babi, suaminya hanya menghindari lakalantas dan membanting setir kekiri mendekati TKP.

Red: Mk



MK.Com - Ormas Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa Ormas Islam lainnya di kota Makassar merasa tertipu atas tindakan pemerintah Kota Makassar yang membiarkannya menunggu selama 4 jam di ruang Ruang Rapat Sipakatau Balaikota Makassar. Jl. Jenderal Ahmad Yani.

Berdasarkan informasi dari Sekretaris DPW FPI kota Makassar yang juga hadir menanti kedatangan Pj Walikota bahwa hari ini (10/2/20) ada agenda pertemuan dengan pihak pemerintah Kota Makassar dengan berrbagai ormas Islam, akan tetapi Pj. Walikota ingkar janji dan tak satupun yang menemui mereka.

“Sudah dijadwal di agenda Pemkot. Waktunya pukul 10.00 Wita, kami berencana melakukan dialog tentang minuman keras dan Tempat Hiburan Malam (THM) yang menyalahi aturan dengan Pemkot Makassar, ungkap Syaiful Ayubi via WhatsApp Selasa sore (11/2/20).

Namun hingga pukul 14.00 Wita, tak satupun orang Pemkot menemui mereka. Mereka pun pulang.  Hal itulah yang membuat Kekecewaan pada diri Ormas Islam kota Makassar dengan sikap Pj. Walikota Makassar yang telah menjadwalkan dialog kepada Ormas Islam dan FPI terkait PERDA MINOL dan PERDA NO 5 th 2011.

Kedatangan ormas sebagai Perwakilan ummat Islam, FPI datang ke balaikota pada pukul 10:00 tgl 10 Feb 2020 bersama Ormas Islam lainnya.  Selain FPI diantara yang hadir, Forum Ukhwuah Islamiyah Sulawesi Selatan, Angkatan Muda Muhammadiyah, Gerakan Masyarakat Muslim Makassar.

Disamping itu hadir pula para Pimpinan Majelis Ta’lim Makassar seperti Majelis Daruttaubah dan Syabab Alawiyin.

Mereka semua menunggu hingga pukul 14:00, akan tetapi Pj. Walikota tidak juga menemui perwakilan Ormas Islam dan Majelis Ta’lim tersebut.

“ kami datang sesuai Prosedur kami telah menyurat 2x untuk hal dialog dan surat tersebut telah ditanggapi oleh Pj. Walikota dan beliau meminta kami untuk hadir, namun sepertinya beliau mempermainkan kami, telah menunggu lama tidak juga ada Pj. Walikota,” jelas Syaiful

Dengan sikap Pj. Walikota yang terkesan arogan dan tak menghargai mereka, ini membuat FPI dan Ormas Islam naik pitam, mereka marah atas sikap pj. Walikota.  Buntut dari itu, mereka mengancam akan kepung balikota..

“kami kecewa akan sikap Pj. Walikota yang tidak menghargai kedatangan Ulama dan Habib yang datang ingin da’wah dan berkoordinasi, oleh karna itu FPI akan kepung balikota pekan depan,“ ancam Sayful



Sebagaiman diketahui sebelumnya, dikota Makassar banyak diantara THM, Toko-toko atau kios-kios yang memperdagangkan Miras tanpa izin penjualan. Bhakan ada diantara THM yang nyata-nyata diindikasikan telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol.

Dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 atau sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendag Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, telah ditetapkan bahwa usaha yang menjual Minol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A), sedangkan untuk usaha yang menjual golongan B dan C itu wajib memiliki SIUP-MB.

Selain itu, pelanggaran Perda No 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata, yang juga banyak diantara THM-THM nakal melanggar aturan tersebut.

Kedua perda tersebut selayaknya menjadi ajang dialog antara pihak pemkot dengan perwakilan ummat islam yang sudah memenuhi jadwal yang telah disepakati sebelumnya oleh Pj. Walikota sendiri, bahkan menurut Syaiful,  tak satupun perwakilan atau dinas terkait yang menemuinya.

Dengan kekecewan yang dirasakan oleh perwakilan Ummat Islam, FPI bersama ormas pendukung Anti Miras lainnya berencana akan melakukan aksi didepan Kantor Walikota Makassar.  Adapun waktunya, Syaiful belum mengungkapkan.


 Red; Alf



MK.Com - Dilansir dari entry HarapanRakyat.id, Pengemudi mobil Agya B.3240 SIH yang menantang petugas di dekat exit tol Angke 2 Jakarta Barat yang sempat mengajak duel aparat kepolisian kabarnya merupakan Sekjen Rakyat Militan Jokowi (Ramijo) yang  bernama Tohap Silaban,
Sebelum ini terungkap, beredar foto-foto Toha bersama para pembesar-pembesar orang dekat Jokowi, seperti Luhut Binsar, Eric Tohir dan bahkan foto bersama Gus Nuril.

Diketahui kelompok Ramijo adalah kelompok relawan pemenangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 kemarin.  Tohap Silaban juga terdaftar sebagai Ketua Keluarga Besar Kampus Reformasi 98 atau yang disingkat KBKR 98.  Kelompok ini juga diketahui pendukung panatik Ahok dan Jokowi-Ma'ruf. 

Informasi tersebut terpantau dari akun Facebook milik Tohap Silaban, dalam kurang lebi 100 foto dan video  yang telah diposting banyak menyangkut dengan pergerakan tim sukses.  Selain itu Toha juga banyak memposting kelompok Trisakti yang memang  tercatat sebagai pengurus Relawan Keluarga Besar Trisakti (KBT) yang juga mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dalam beberapa rilisnya,Tohap pernah menuding Para penumpang gelap reformasi yakni Amin Rais, Fadly Zon, Fahri Hamzah membuat arah gerak reformasi seolah-olah berjalan di tempat. Bahkan, yang lebih tragis mereka mengklaim dirinya adalah para pelaku tokoh reformasi sebenarnya.


Tohap mendapat sorotan lantaran berani bertindak kasar pada polisi lalu lintas, ia bhakn mencekik, mendorong, menantang duel dan bahkan mengancam, video yang direkam oleh pihak kepolisian itu sendiri akhirnya  Tohap saat mendorong hingga mencekik polisi Bripka Rudy Rustam akibat tak mau ditilang viral di sosial media.

Tohap  dilaporkan ke kePolisian Jakrta Barat  usai insiden kekerasan Jumat pagi 7 Pebruari 2020 dengan sangkaan telah melanggar Pasal 212 KUHP terkait ancaman kekerasan terhadap pejabat yang bertugas.


Pihak kepolisian menyatakan pengendara mobil bernama Tohap Silaban sudah diamankan di Polres Jakarta Barat. Saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan.  Video penangkapannyapun beredar di medsos.

Setelah ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Barat, silaban dengan mengenakan Bajua Warna Orange has tahanan menyatakan Khilaf dan meminta Maaf.

“Saya hilap dan saya menyesal sekali, mohon maah saya hilap,” ucap tohap silaban dihadapan para awak media

Dalam pinta maafnya Tohap juga berharap atas  khilaf yang dilakukan ada penyesalan dalam dirinya  dan itu tidak terjadi lagi.  Katanya buat dia buat semua keluarga itu sangat berkesan, sangat dalam dan menyakitkan buat keluarga dia untuk itu ia menyatakan  menyesal sekali dan itu atas dasar khilaf serta Ia juga mengaku akan meminta maaf kepada pihak kepolisian utamanya yang telah diperlakukan tidak sopan.  

Permintaan maaf ini disampaikan setelah tersangka ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2020).  pria yang indentifikas bekerja dibidang penawaran jasa perizinan ini hanya tertunduk saat dibawa polisi ke Polres Metro Jakarta Barat. 


Dari pemeriksaan sementara, Tohap Silaban mengaku marah dan tak terima karena ditilang oleh petugas lalu lintas Polda Metro Jaya, namun menurut pihak polisi, tersangka ditilang karena berhenti di bahu jalan tol untuk menunggu waktu ganjil-genap. Polisi juga menuturkan alasan tersangka menyerang petugas karena emosi dan tidak terima diberikan surat tilang. Polisi juga tidak bertindak melawan atas perlakuan tohap karena tetap kooperatif untuk memberi pengertian kepada tersangka atas kesalahan yang dilakukan di jalan tol.


Red; M.MK


MK.Com - Gerakan Rakyat Muslim Makassar yang disingakat GERAMM mendatangi dua tempat berbeda pada senin 3 Pebruari 2020 yang diduga digunakan sebagai tempat Ibadah bagi Ummat Nasrani yang diduga tidak mempunyai izin alih Fungsi.

Aksi tersebut terkait dengan  penyerangan dan pengrusakan musholah di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara oleh oknum sekelompok orang yang diduga dari kelompom Nasrani Radikal yakni Berigade Manguni.

Salah satu yang ditengarai beralih funsi yakni Ruko  yang dulunya sebagai tempat Ngopi PSM yang terletak didepan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Makassar, Jl. Taman Makam Pahlawan. Menurut penanggung jawab Aksi, Firdaus Malie, tempat tersebut sudah sejak lama dijadikan tempat Ibadah dan itu tidak mempunyai Izin alih fungsi dari pemerintah kota.

Ketika aksi berlangsung, pemilik ruko atau pengurus Gereja Bethel yang bernama Nico, dengan berani menemui massa, ia memperlihatkan berbagai surat catatan tentang kepemilikan dan fungsi Ruko tersebut, namun menurut Firdaus, tak satupun surat yang diperlihatkan adalah sebuah surat izin Prinsip alih fungsi menjadi tempat ibadah.

Pimpinan Majelis Dzikir dan Muhasabah Darut Taubah ini dengan tegas memberi peringatan kepada pemilik agar tempat tersebut untuk sementara tidak difungsikan sebagai tempat Ibadah, bila tetap dilakukan, Firdaus mengancam akan melakukan aksi serupa yang lebih besar.

Selanjutnya para Aksi menuju ke Jalan Seruni Ruko MM samping Mall Panakukang, Makassar.  Ditempat ini, para demonstran tidak menemukan siapa-siapa, ruko yang dicat warna biru terlihat tertutup rapi, tak ada tanda-tanda pemilik rumah berada didalam.  Firdaus menduga pemilik sudah mengetahui akan jalannya aksi sehingga mereka menghindar dan tak ingin menemuinya.

Rombongan Aksi yang dikawal puluhan personil bersenjata lengkap menyambangi gedung DPRD  Kota Makassar.  Dalam aula DPRD lantai Satu mereka sambut oleh Andi Hadi Ibrahim dari partai Keadilan Sejahtera. Hadi ibrahim mengatakan bahwa agama yang dibawah nabi muhammad SAW tidak pernah mengajarkan pengrusakan, kezaliman, jika ada yang menyatakan islam itu radikal, maka mereka itu adalah lebih radikal.  Hadi juga meyakinkan bahwa tak ada Guru-guru, ulama-ulama kita yang mengajarkan bagaimana kita berbuat kezaliman akan tetapi kita diajarkan tentang ajaran islam yang Zamil mutakabbir.

Dalam pernyataan para Aksi didepan Salah satu Anggota DPRD Kota Makassar tersebut bahwa mereka datang untuk menyampaikan Aspirasi Ummat Muslim Makassar terkait insiden perusakan Mushollah di Minahasa Utara.

Firdaus menyampaikan kalau dirinya bersama rombongan Aksi telah mendartangi Dua buah ruko yang diduga telah beralih fungsi menjadi Gereja.  Salah satunya adalah Gereja Bethel yang dulunya sebagai Ruko tempat ngopinya pemain-pemain PSM Makassar, dan itu tidak mempunyai izin Prinsip penggunaan sebagai tempat Ibadah.  Firdaus juga mengaku ditemui oleh salah satu pengurus gereja Bethel.
  
"Kami salut dengan pengurus gereja Bethel yang mau menemui kami, ia sangat resfonsif dan ia memberi segalanya tentang keterangan surat kepemilikan tempat itu, akan tetapi ia tidak memberikan surat ijin perinsip tempat itu.  Jadi dia tidak bisa memberikan surat ijin Prinsip dari tempat itu, dan kami tahu tempat itu adalah ruko, kenapa kami tahu karena kami lahir disekitar tempat itu," ungkap Firdaus



Sementra itu, Agussalim Salim Syam yang turut hadir dalam dialog bersama anggita DPRD Kota Makssar mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap oknum-oknum yang selalu mengatas nakamakan dirinya Kami Pancasila, Kami Toleransi, NKRI harga mati tetapi sesungguhnya itu hanyalah slogan-slogan yang mereka gunakan untuk menyerang Ummat Muslkim dengan Kata Radikal dan Intoleran.

"Mereka itu bohong dengan kata Kami Pancasila, Kami Toleransi, NKRI Harga mati, padahal sesungguhnya mereka hanya menggunakan slogan itu untuk menyerang ummat Muslim dengan mengatakan Islam Radikal dan Islam Intoleran," kesahnya

Agussalim memafarkan bagaimana Islam ketika minoritas akan menjadi teraniaya.  Ia mencontohkan bagaimana Ummat Muslim di Miyanmar, di Cina dan di India. Mereka ummat muslim mendapat perlakuan yang tidak adil.  Yang pasti selama Islam Miayoritas maka Non Muslim akan aman.  Menurutnya apa yang terjadi di India adalah cerminan bagaimana Ummat Muslim teraniaya ketika mereka Minoritas.

Aguusalim berharap Mudah-mudahan pihak Dewan mau meneruskan Aspirasinya untuk menindak tegas Gereja-gereja yang tidak mempunyai Izin Prinsip sebagaimana Dua contoh yang telah mereka sampaikan.

"ini baru Dua kami sampaikan, ada ratusan Gereja-gereja liar di Makassar yang tidak mempunyai ijin Prinsip," ungkap Agus.

Menurut Agus ia mempunyai data yang akurat, dan berjanji akan memberikannya ke Pihak DPRD untuk ditindak lanjuti.  Ia berharap pihak pemerintah bersama anggota Dewan terjun langsung meninjau lokasi-lokasi yang sudah beralin fungsi menjadi tempat Ibadah dan berharap agar pemerintah segera menutupnya.   Agus mengaku tak ingin melakukan tindakan anarkis sepanjang pemerintah tetap mendengar aspirasi mereka. 

Agus  menganggap apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diduga brigade Manguni sudah mencederai kata toleransi Pancasila yang ada di NKRI. Ia meyakini Islam yang benar selalu menghargai agama lain sepanjang mereka menghargai agama Islam.

Aksi yang dilakukan secara spontanitas ini berlangsung aman dan tertib.  Diakhir pertemuan Firdaus Malie menyerahkan selembar kertas kepada Andi Hadi Ibrahim yang isinya tentang pernyataan sikap mereka, untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan DPRD dalam hal ini komisi B.


Andi Hadi berjanji akan meneruskannya dan akan berkoordinasi dengan pemerintah kota, dan juga para camat sekota Makassar, untuk menindaklanjut pernyataan sikap sesuai permintaan para Aksi. Pada awal pertemuan dalam sambutannya, Andi  Hadi Ibrahim mengungkapkan bahwa agama yang dibawah nabi muhammad SAW tidak pernah mengajarkan pengrusakan, kezaliman, jika ada yang menyatakan islam itu radikal, maka mereka itu adalah lebih radikal.  Hadi juga meyakinkan bahwa tak ada Guru-guru, ulama-ulama kita yang mengajarkan bagaimana kita berbuat kezaliman akan tetapi kita diajarkan tentang ajaran islam yang Zamil mutakabbir

Berikut ini Pernyataan Sikap oleh kelompok Ummat Musilim Makassar GERAMM yang diserahkan langsung oleh Uzt, Firdaus Malie kepda Andi Hadi Ibrahim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMUALAIKUM WR WB

PERNYATAAN SIKAP & TUNTUTAN GERAMM (GERAKAN RAKYAT MUSLIM MAKASSAR) TERHADAP PENGHANCURAN MUSHOLLAH di PERUM AGAPE TUMALUNTUNG KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA MANADO HARI RABU 29 JANUARI 2020

MENGUTUK KERAS TINDAKAN OKNUM PERSONAL ATAU ORMAS YG MELAKUKAN PENGHANCURAN MUSHOLLAH TERSEBUT DI ATAS

MEMINTA APARAT KEAMANAN POLRI DAN TNI MENANGKAP, BERTINDAK REAKTIF, CEPAT DAN TEGAS TERHADAP OKNUM TERORIS YG MERUSAK DAN MENGHANCURKAN MUSHOLLAH TERSEBUT DAN MERUNTUHKAN TATANAN KEHIDUPAN BERBANGSA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 45  JUGA MENCEDERAI KEHIDUPAN BHINEKA TUNGGAL IKA TANPA PANDANG BULU DAN MENEGAKKAN KEADILAN SESUAI HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN MEMPUBLIKASIKAN NAMA NAMA OKNUM INTOLERAN SECARA TERBUKA MELALUI MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK ATAUPUN SOSIAL MEDIA DALAM WAKTU 3X 24 JAM

MENDESAK PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT UNTUK MEMINTA MAAF TERHADAP UMMAT MUSLIM MINAHASA UTARA KHUSUSNYA DAN UMMAT MUSLIM INDONESIA PADA UMUMNYA ATAS PENGHANCURAN MUSHOLLAH TERSEBUT

APABILA POIN DALAM TUNTUTAN YANG KAMI SAMPAIKAN INI TIDAK DIRESPON MAKA KAMI GERAMM AKAN MELANJUTKAN  MENGADAKAN SWIPING RUMAH IBADAH NON MUSLIM  YANG DIDUGA TIDAK MEMILIKI IZIN PRINSIP ÙNTUK SEGERA DITUTUP OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

JIKA KAMI MENEMUKAN RUMAH IBADAH NON MUSLIM YANG MENYALAHI IZIN PRINSIP YG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MAKA KAMI MEMINTA PEMERINTAH KOTA UNTUK SEGERA MENUTUP RUMAH IBADAH TERSEBUT DAN APABILA DALAM WAKTU 7 X 24 JAM TIDAK ADA TINDAKAN PENUTUPAN MAKA KAMI MASYARAKAT DAN ORMAS  AKAN MENGAMBIL ALIH TUGAS PEMERINTAH KOTA UNTUK MENUTUPNYA

DEMIKIAN PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN KAMI GERAMM GERAKAN RAKYAT MUSLIM MAKASSAR KAMI SAMPAIKAN SEMOGA MENDAPAT PERHATIAN SERIUS OLEH PEMERINTAH  DAERAH MINAHASA UTARA DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

MAKASSAR  02 FEBRUARI  2020
WASSALAMU ALAIKUM WR WB

TTD


GERAMM
GERAKAN RAKYAT MUSLIM MAKASSAR


@2020 - Is


MK.Com - Ratusan  laskar FPI serta Ummat Muslim lainnya mendatangi Sekretariat Brigade Manguni di Perumahan Metro Tanjung bunga pada Sabtu sore 1 Januari 2020, namun sesampainya disana mereka merasa kecewa karena ternyata para Birigade manguni telah melarikan diri dan berlindung di Porestabes Makassar.

Menurut beberapa warga yang ditemui di kompleks tersebut mengungkapkan bahwa semenjak peristiwa pengrusakan Masjid di Minahasa Utara,  rumah yang dijadikan Sekretariat tersebut terlihat selalu sepih, namun beberapa diantara brigade menguni terkadang terlihat.  Wargapun menjelaskan bahwa informasi yang diterima Brigade Manguni saat ada di Polrestabes Makassar.

Berdasarkan informasi tersebut serta juga tujuan utama dari Laskar FPI menemui Kapolrestabes Makassar, akhirnya laskar diarahkan untuk mengejar Brigade Manguni. 

Rombongan Laskar FPI tiba di Markas Polrestabes Makassar Dua puluh menit kemudian yang langsung diterima oleh Kapolrestabes Makassar.  Mereka diarahkan untuk memasuki ruangan  Aula Polrestabes Makassar.  Nampak para Brigade Manguni yang jumlahnya sekitar 10 orang yang keberadaannya memang benar adanya, merekapun lantas memasuki aula.

Pertemuan dibuka langsung oleh Kapolrestabes Makassar,  Kombes Yudiawan.

“Kami menginginkan keadaan Makassar tetap kondusif.  Mengenai kasus yang terjadi di Minasa Utara, Kami akan mengkoordianasi dengan Kapolda Sulawesi Utara untuk mengkonfirmasi sampai dimana perkembangan Kasus tersebut,” jelas Kombes Yudiawan

Sementara itu, sekretaris DPW FPI Makassar yang dimintai tanggapannya mengatakan Bahwa Laskar Manguni telah mencabik-cabik nilai toleransi yang telah ada di NKRI.

Perkatan symbol mereka dengan NKRI harga mati dan Kami Pancasil serta slogan-slogan Tolerans itu adalah kedok belaka.   

Syaiful meminta kepada pihak kepolisian untuk membubarkan Brigade Manguni di Makassar untuk menghindari permusuhan antara Etnis, Agama dan Ras.  FPI semenjak berdirinya di Makassar sejak tahun 2007 tak pernah ada sejarah mengobrak abrik Gereja meski tahu taka ada izin.

“Kami meminta kepada pihak Kepolisian untuk membubarkan Brigade Manguni di Makassar, ini untuk menjaga agar Makassar tetap aman dan tidak terjadi pertikaian antara Etnis, Agama dan Ras,” ungkap Sayaiful


Syaiful juga mengungkapkan bagaimana Brigade Manguni itu melakukan tindakan anarkis sesuka hatinya dimana ketika mereka Mayoritas didaerah kekuasaannya.  Syaiful menceritakan bagaimana mereka persekusi Habib bahar, Habib Hanif dan juga mantan  Anggota DPR-RI Fachri Hamsah. Akan tetapi mereka tetap dibiarkan dan tidak diberi tindakan.

“Namun kali ini, jika pihak berwajib tidak menangani kasus, menangkap dan memproses para Pelaku, maka jangan salahkan Ummat Islam jika bertindak sendiri,” katanya

Sementara itu, Ketua DPC FPI Rpc. Makassar,  Andi Hersandy yang juga hadir mengatakan bahwa Brigade Manguni yang terlibat perusakan mushola di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara merupakan kelompok kristen radikal dan teroris yang harus dibubarkan.

“Brigade Manguni ini adalah kelompok kristen radikal dan teroris yang harus dibasmi habis. Mereka itu pembohong, penipu dan penjilat dan pernah terlibat kasus pembakaran hidup-hidup ummat muslim di Poso,” ungkap Andi.

Kata Andi, Brigade Manguni pernah melakukan teror kepada umat Islam di Bitung, di Poso dan Ambon. Menurut Andi, pemerintah harus adil dan berani menindak preman Kristen. Jangan hanya umat Islam yang dituduh intoleran atau radikal.

“Kami Sebagai mayoritas sebenarnya dapat berbuat jauh lebih dari keadaan seperti sekarang ini, akan tetapi kami tetap menghargai hukum,” ungkapnya.

Andi sangat menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan Brigade Manguni ini berbuat sesuka hatinya dimana mereka Mayoritas.  Semetinya pemerintah harus menyadari bahwa ini adalah benih-benih perpecahan antara antara anak bangsa jika Brigade Manguni tetap dipelihara.


Menanggapi alasan laskar Manguni hingga Mushollah di obrak abrik di Minahasa Utara oleh karena tidak mempunya izin, Andi berdalih jika seperti demikian maka Brigade Manguni sma halnya memancing Ummat Muslim untuk mengobrak abrik Tempat Ibadah Ummat Nasrani yang tidak berisin.  Dan menurutnya itu banyak di Makassar.

“Pernyataan sikap Brigade Manguni yang mengatakan Pebgrusakan itu akibat tidak adanya Izin tempat, itu sama halnya memancing Ummat Islam untuk berbuat anarkis seperti mereka,  Di Makassar banyak rumah-rumah yang beralih fungsi menjadi tempat Ibadah. Ada izin atau tidak itu urusan pemerintah, bukan urusan mereka,” pungkas Andi.

Red - Alf

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget