Desember 2020

 

MK.COM - Pemerintah mengumumkan atas keputusannya untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam.

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/20).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

Kata Mahfud, dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka dirinya meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

Tak lama setelah pengumuman yang disampaikan Mahfud, aparat TNI-Polri langsung menertibkan segala atribut di markas FPI Petamburan termasuk papan sekretariat DPP FPI.

Sementara itu dari konfirmasi Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro terkait kerputusan pemerintah ini, pihaknya akan melawan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI dengan cara konstitusional, yakni menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ia menjelaskan jika keputusan itu sesuai instruksi Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Sugito mengaku telah berkonsultasi kepada HRS yang tengah ditahan di Rutan Polda Metro Jayal.

"Beliau tidak masalah, nanti kami gugat secara hukum. Nanti kami akan PTUN-kan," ungkap Sugito di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/20).

Selain informasi yang disampaikan Sugito, juga terdengar kabar jika ormas FPI baru telah dideklarasikan dengan nama Front Persatuan Islam. Hal ini terungkap usai beredarnya surat pernyataan pers FRONT PERSATUAN ISLAM yang salah satu isinya adalah himbauan kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Pront Pembela Islam diseluruh Indonesia dan Mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim  maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

Ada 19 Deklarator pembentukan ormas baru tersebut diantaranya adalah, KH. Abdurrahman Anwar, KH, Abdul Qadir Aka, KH, Ahmad Sabri Lubis, KH, Awit MashuriH.I Tuankota Basalamah dll.


Red: (Andi)


MK.COM - Menjelang pergantian tahun 2020 ke 2021 Polrestabes Makassar memberikan fasilitasi kepda Mahasiswa untuk menggelar dialog akhir tahun, sebagai refleksi pengabdian kepemudaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

AKP Sri Darwati  Kanit 3 Sat Intelkam selaku perwakilan dari Polres Tabes menguraikan giat kali ini  Mengusung Tema ‘Pemberdayaan pemuda dalam menjaga Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia’ dilaksanakan mulai pukul 14.00 wita Sabtu 19 Desember 2020.

Dia juga menyampaikan jika Fasilitas yang disiapkan di CCR (Country Coffe Resto) yang terletak di Jl. Toddopuli Raya, Kota Makassar akan dimanfaatkan oleh kalangan adik-adik mahasiswa untuk saling berdialog sebagai wujud saling mengingatkan dan saling silaturrahim antar sesama mahasiswa dan juga pihak kepolisiaan.

Sri Darwati selaku Kanit 3 Sat Intelkam Polrestabes Makassar yang hadir dalam dialog tersebut mengatakan jika Giat yang dilakukan ini adalah sebagai upaya dan bentuk keseriusan pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar merangkul generasi muda untuk bersama-sama menciptakan rasa perdamaian, menjaga keamanan Dan ketertiban masyarakat khususnya diwilayah Kota Makassar.

Disamping itu, Sri Darwati juga berharap dengan dialog ini, para adik-adik mahasiswa selaku pemuda penerus bangsa dapat memberikan alternative masukan atas ide-ide mereka kepada pihak kepolisian dan itu akan menjadi langkah maju untuk saling bersinergi antara mahasiswa selaku pemuda dan pihak kepolisian sebagai petugas keamanan masyarakat.

Pada kesempatan ini, giat yang di fasilitasi oleh Polrestabes makassar ini menghadirkan Andi Massakili (Sekretaris Dema UINAM) dan Al Ihwan Nur (Ketua BEM Fakultas Tenik UNISMUH Makassar). sebagai pembawa materi, M. Nur Alfi Syahrir selaku moderastor (Mewakili Pengurus DEMA UINAM).

Dua orang pemateri masing diberi kesempatan untuk menyampaikan argumernnya tentang kepemudaan, demikian juga seorang Moderator yang ditanggapi langsung oleh seorang Panelis.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi, SH. MH sebagai pakar ilmu hukum tatanegara yang bertindak selaku Panelis tampil memaparkan materi yang banyak menyinggung tentang peran mahasiswa dalam menkritik pemerintah. Fajlurrahman sedikit memaparkan berkaitan dengan adanya perubahan undang-undan cipta kerja yang dikemas dalam Omnibus Law.

Dalam undang undang Omnibus Law disebutnya ada beberapa pasala yang justru tidak mengakomodir masyarakat bahwa dengan adanya perampingan sejumlah pasal-pasal yang ada sebelumnya.

Olennya itu menurut Fajrulrrahman, disinalah letak peran Mahasiswa sebagai generasi muda diminta untuk menjadi seorang kritikus. Namun tidak hanya sekedar bersuara.

“Jangan tahunya hanya protes, pokoknya tidak, padahal mereka tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Tapi yang perlu dilakukan adalah menelaah isi, tahu yang mana mesti diperjuangkan,” kata dia

Selain itu, Fajrulrrahman juga menyoroti tentang kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggapnya sangat di paksakan dimasa Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Negeri Indonesia.

Sesi Tanya jawab pada acara dialog kali ini berlangsung kurang lebih dua jam lamanya.  Beberapa orang peserta yang hadir dari kalangan Mahasiswa terlihat sangat bersemangat mengikuti jalannya dialog hingga berakhir dan ditutup dengan Foto bersama.


Red: (Andi)


MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget