Perda Penjualan Minuman Ber-Alkohol Secara Online Digagalkan 6 Fraksi di DPRD Kota Makassar




MK.COM - Rancangan Perubahan Perda No. 4 tahun 2014 tentang Perdagangan minuman beralkohol (Minos) atau Miras, Kota Makassar yang salah satu isinya diduga akan melegalkan Minuman Beralkohol dijual secara online mendapat penolakan sebagian besar Fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar.

Dari 9 Fraksi yang ada di Parlemen Kota Makassar Dua diantaranya menyetujui Ranperda itu dilanjutkan, satu Fraksi memilih Absen sementara 6 Fraksi lainnya memilih menolak Rancangan itu untuk dilanjutkan pembahasannya.  

Keputusan 6 Fraksi DPRD, Makassar tersebut telah diduga sebelumnya oleh karena banyaknya desakan dari Ormas dan Masyarakat menentang pembahasan itu karena dinilai tidak efektif dalam pemberantasan Minuman Keras yang telah digalakkan pemerintah dan itu justru akan semakin menjadi rumit.

Salah satu ormas yang terus gigih memperjuangkan agar Perda Minol itu digagalkan adalah Front Pembela Islam (FPI). Diketahui ormas ini berkali kali melakukan dialog bersama anggota DPRD Kota Makassar dan juga kerap melakukan Aksi damai menolak Revisi Perda N0. 4 tahun 2014.

“Kami bersyukur bahwa apa yg kami perjuangkan dengan melakukan beberapa langkah-langkah pendekatan kepada beberapa Anggota Dewan,” ungkap Uzt Agussalim Syam via Handphone (12/9/20) siang ini.

Sekretaris DPD FPI Sulsel ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua teman-teman yang selama ini tetap berkomitmen berjuang dalam penegakan Amar Ma’ruf nahi Munkar termasuk Aksi yang diadakan oleh FPI Kota Makassar kemarin siang didepan Kantor DPRD terkait adanya rencana revisi terhadap perda Kota Makassar No.4 tahun 2014.

“Dimana ada upaya untuk memasukkan aturan penjualan minuman beralkohol secara online, kami secara tegas menolak rencana perubahan tersebut,” tegas Agussalim

Menurutnya, penjualan minuman beralkohol secara online tersebut akan semakin menyulitkan kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol di kota Makassar.


Dari rapat paripurna yang dilangsung pada Juma’at (11/9/20) salah satu Farksi yang menolak keras Ranperda itu untuk dilanjutkan adalah Fraksi PAN DPRD Kota Makassar.  F-PAN secara tegas menolak keras revisi Peraturan Daerah (Perda) Minuman Beralkohol (minol) Nomor 4 tahun 2014 sebab Legislator PAN Zaenal Beta mengaku dirinya terlibat dalam pembentukan Perda Minol itu 6 tahun yang lalu.

Anggota DPRD Makassar yang 4 kali terpilih ini menegaskan bahwa mencuat Perda ini akan diubah, dirinya menduga ada oknum yang berkepentingan kemudian merevisi pada pasal 5 Perda ini, yakni menambah tempat penjualan minol di luar dari yang telah ada.

Pada pasal 5 disebutkan sudah ditentukan tempat penjualan minol di hotel, bar, diskotek, karaoke dan pub. Sehingga dengan adanya revisi perda ini, kuat dugaan tempat penjualannya akan ditambah demi meningkatkan pendapatan daerah.

“Untuk apa mau dirubah ini kalau bukan ditambah tempat penjualannya. Kan di pasal 5 ini sudah ditentukan ini, hotel, bar, diskotik, karaoke dan pub. Mal itu tidak boleh jual miras. Ini peraturan daerah yang sudah dibuat. ujar Zaenal Beta di Kantor DPRD Kota Makassar, Jumat (11/9/2020) didepan para awak media.

Zaenal dg. Beta mempertegas, jika DPRD tak ingin disebut sebagai kaki tangan pebisnis Minol. Dalam artian DPRD bukan kaki tangannya orang yang mau jualan miras.

“Jadi fraksi PAN tidak mau terlibat dalam hal ini, kami akan menolak keras perubahannya,” tegas Zaenal

Sementara itu, Ketua Bapemperda, Erick Horas diberbagai media mengatakan, terkait Ranperda minol yang tertuang dalam program legislasi daerah (Prolegda) DPRD Makassar 2020 telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahapan menjadi peraturan daerah (Perda).

Untuk itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang minuman alkohol (Minol) untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dalam pembahasan lanjutan Paripurna penetapan Ranperda Minol yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar,(11/9/20) justru hanya satu Fraksi yang menyetujui langkan Eric untuk tetap melanjutkan Ranperda Minol yakni Fraksi Demokrat sementara Fraksi mitranya PDIP memilih untuk Absen.

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memutuskan mengetuk palunya dan memutuskan pembahasan revisi Perda Minol resmi dihentikan. Dalam sidang paripurna, enam fraksi menolak Ranperda ini untuk dilanjutkan. Yaitu PAN, PPP, PKS, Nasdem, dan Nurani Indonesia Bangkit.

Dengan diputuskannya pemberhentian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minol. Maka Perda NO. 4 tahun 2014 tetap diberlakukan sesuai isi dan pasal yang ada.

Red: (Her)

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget