Marak Kriminalisasi Kades Terkait Dana Desa, Bupati Wajib Turun Tangan



MK.COM - Akhir-akhir ini Marak terjadi kriminalisasi kepala desa yang terkait dengan Dana Desa sehingga penomena ini tidak terlepas dari perhatian berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat di kota Makassar.

Salah satu LSM yang peduli dengan hal tersebut yakni Forum Komunikasi Lembaga Independen (FOKLI). Melalui Ketua Umumnya, Syamsul Suryaningrat menyampaikan bahwa Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, untuk itu kriminalisasi kepala desa perlu perhatian khusus.

"Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, Bupati wajib turun tangan," kata Syamsul kepada HR.ID, Sabtu (13/9/20) di Makassar.

Syamsul menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Harus diakui kata Bung Syam. bahwa Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal.

Dengan demikian lanjut, Syam, masyarakat Desa sebagai   pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program akan mempunyai kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya peran Masyarakat Desa harus Dominan dalam menentukan nasib Wilayahnya tanpa harus mendapatkan gangguan dari luar,” menurut Syam

Menurut dia pula, distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana.

Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek- praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa.


Namun dikatakan demikian karena tidak sedikit pula kepala desa yang baik dan benar. Dengan begitu mereka juga harus memperoleh perlindungan dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini bupati, jangan membiarkan para Kepala-kepala desa nya diseret-seret oleh oknum tertentu didalam membuat suatu rekayasa temuan atau  perbuatan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.

"Bupati berkewajiban melindungi kepala desa diwilayahnya dari tindakan kriminalisasi,” tegasnya

Oleh sebab itu, lanjut dia, Desa harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya ‘upaya mendorong penegakkan hukum’ yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa itu sendiri misalnya :

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka.

Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan Paralegal Desa Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten.Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung.

Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum seperti yang saat ini terjadi dibeberapa desa di Sulawesi Selatan. Selain itu, masyarakat desa juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal diDesa.

Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi  tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh   bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Lebih lanjut Bung Syamsul menambahkan. mengapa menggunakan Kata Paralegal, karena dengan melihat kondisi dan jangkauan yang sebagian besar para Praktisi Hukum menjalankan tugasnya diwilayah perkotaan yang mengikuti Domisili Pengadilan Negeri , sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum adanya terdapat diwilayah pedesaan.


Red: (Mamat.S)

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget