Ini Beberapa Kios dan THM Makssar Yang Diduga Tidak Punya Izin Penjualan Miras

MK.Com - Maraknya penjualan miras ilegal yang disinyalir pemicu tingginya tindak Kejahatan di Makssar, membuat organisasi Front Pembela Islam beberapa bulan ini menjadi Geram.  Setidaknya sudah ada beberapa THM yang menjadi sasaran Investigasi FPI, yang selanjutnya di Laporkan kepihak yang berwajib.  Sebut saja Biliyar Country CCR, Global dan Pluto tak luiput dari Misi Pemberantasan Miras bagi FPI.  Tak Peduli mereka itu adalah warga Pribumi Asli, yang pasti siapapun orangnya FPI akan selalu bagian terdepan dalam memberantas Kemungkaran.

Informasi yang kami dapatkan, dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Andi Bukti Jufri menyampaikan bahwa: Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.40 Wita, 10 orang dari DPW FPI Koto Makassar dipimpin Ust. Sayful Al Ayyubi (Sekertaris DPW FPI Kota Makassar)  mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jl. Ahmad Yani Kota Makassar Kec. Ujung Pandang, dalam rangka mendesak Pihak Pemkot Makassar untuk menutup tempat penjualan Miras/THM yang melanggar hukum.

Berikut isi pertemuan yang dibebrkan langsung oleh Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, dengan point-point yang dipertanyakan dan didiskusikan sebagai berikut :

Bagaimana Peredaran miras yang diduga tidak mengantongi izin SIUP-MB masih tetap berjualan secara bebas seperti :

Toko Alvira JI. Batu Putih

Toko Anugrah Jl. Bulusalka

Toko Anugrah Jl. Lagaligo

Toko Bintang 88 Jl. Kumala 

CCR JI.Todopuli Raya

Toko Samping SD Layang JI. Tinumbu.

Toko Citra 143 JI. Tinumbu

Toko 7 Jl. Kandea

Toko Sumber Rezeki Jl. Yos Sudarso

dll.

THM yang berkedok Cafe dan Resto :

a. Public JI. Arif Rate

b. Barcode JI. Amanagappa

Sebagai bidang teknis pengurusan Perizinan terpadu di kota Makassar sudah sepatutnya melakukan Control Internal terhadap semua pelanggaran izin tersebut.

Isi pernyataan Maklumat FPI sbb :

DPW FPI Makassar dengan ini mendesak pihak Pemerintah Kota Makassar selaku penegak PERDA untuk melakukan ketegasan dan sanksi terhadap penjual-penjual MIRAS dan THM yang melanggar aturan PERDA Kota Makassar.

DPW FPI Makassar akan berkoordinasi dengan GIB (Gerakan Islam Bersatu) selaku payung pergerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di kota Makassar. Apabila dibutuhkan siap untuk menjadi Laskar-Laskar penegak PERDA KOTA MAKASSAR terkhusus untuk THM dan Penjual MIRAS yang menyalahi aturan.

DPW FPI Makassar beserta GIB akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk terus melakukan MONITORING selama 3 bulan kedepan setiap akhir bulan dengan pawai ANTI MAKSIAT.

Bahwa pelanggaran terhadap THM dan Penjual MIRAS yang tidak mengantongi izin dapat mempengaruhi sektor pendapatan daerah Kota Makassar. Oleh karna itu atas nama perwakilan Umat islam Kota Makassar memberikan ULTIMATUM kepada pihak PEMKOT selambat-lambatnya 3 bulan kedepan seluruh THM dan penjual MIRAS yang tidak sesuai peruntukannya aturan PERDA Kota Makassar wajib di tutup.

Apabila dalam hal ini pihak PEMKOT tidak beritikad baik dalam meraalisasikan MAKLUMAT ini maka FPI bersama GIB akan mengajak Umat Islam Kota Makassar untuk demonstrasi setiap pekan di depan gedung Balaikota selama 3 bulan berturut-urut.

Pukul 14.40 Wita, Pihak FPI ditemui oleh) Bapak A. Bukti Djufrie (Kadis PTSP Kota Makassar) dan Bapak Andi Yasir (Kepala Disperindag Kota Makassar) selanjutnya menyampaikan yang intinya sebagai berikut :

1. Bapak A. Bukti Djufrie (Kadis PTSP Kota Makassar)

PTSP hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perijinan,  jika ada beberapa toko atau cafe penjual miras yang melakukan tindakan ilegal hal itu adalah kewenangan Dinas bagian pengawasan yaitu Disperindag.

Publik dan Barcode memang tidak mendapatkan izin dari PTSP Kota Makassar, hal itu dikarenakan lokasinya yang dekat dengan sekolah dan Rumah Sakit.

Toko penjual miras tidak memiliki ijin karena merupakan pengecer.

Apresiasi terhadap FPI sebagai Ormas turut membantu tugas pemerintah dalam mengawasi THM dan toko miras ilegal.

2. Bapak Andi Yasir (Kepala Disperindag Kota Makassar)

Sementara melakukan validasi data untuk mengumpulkan beberapa toko atau THM yang tidak memiliki izin.

Sementara rencana akan usulkan sistem zonasi untuk THM dan toko penjual miras.

3. Sekertaris FPI Kota Makassar.

THM dan Toko penjual Miras ilegal untuk menjadi fokus permasalahan Pemkot dan Aparat setempat agar dapat dikontrol.

Berharap pemerintah agar segera menindak lanjuti tuntutan tersebut.

Bahwa tiap 1 Bulan Minggu terakhir akan melaksanakan Pawai Hisbah untuk tetap memonitoring THM dan Toko Miras ilegal tersebut.

Menurut rencana pada hari Jumat Tgl 10 Januari 2020 DPW FPI Makassar akan menyebarkan surat peringatan toko miras ilegal dan THM yang tidak memiliki izin. agar menghentikan kegiatannya terhadap pengedaran dan penjualan Miras secara Ilegal.

Sekitar Pukul 15.43Wita pertemuan Kadis PM-PTSD bersama Front Pembela Islam Makssar  usai yang menurut Andi Bukti semuanya berjalan dan berlangsung aman terkendali.   

Red: Her