FPI Tak Ingin Perpanjang SKT, Karena Tak Ada Gunanya

SKT Karena Tak Ada Gunanya

MK.Com-Gonjang ganjing permohonan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat berbasis Islam FPI, kini memasuki babak baru.  Setelah habis masa berlaku SKT sejak Juni 2019, sementara FPI telah melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk menambah SKT, namun pemerintah belum juga menyediakan perpanjangan SKT FPI sampai hari ini dengan berbagai alasan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat FPI, KH, Muh Sobri Lubis dengan lantang menuturkan bahwa FPI tidak ingin memperpanjang lagi SKT yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.  Sudah cukup FPI bermohon dan kali ini SKT itu tak diperlukan lagi karena ittu juga tak ada gunanya lagi


"FPI Tidak perlu memperpanjang rekomendasi, bahkan males memperpanjang rekomendasi, toh tak ada gunanya, tedaftar, tidak berguna bagi FPI," kata Shobri Lubis 20/12/19 di Jati Negra, Jakarta Timur, didepan para awak media.


Lebih lanjut Ketua Umum FPI ini menerangkan bahwa Perpanjangan SKT FPI tidak berguna bagi FPI FPI, karena FPI Tidak pernah meminta bantuan ke Pemerintah, Selama ini FPI berjalan sendiri tanpa mesti mendaftar.


"Terdaftar, tidak berguna bagi FPI, karena FPI itu tdak pernah minta bantuan ama pemerintah, FPI Jalan sendiri tanpa mesti mendaftar," jelasnya.



Para pengamat jauh sebelumnya memang memprediksi FPI akan sulit mendapatkan SKT. Sepertinya akan dimainkan oleh pemerintah. SKT akan mudah keluar jika pemerintah bisa menaklukan FPI. Tapi selama FPI nya keras menjadi oposisi non parlemen, maka pemerintah tak akan menerima permohonan Surat Keterangan Terdaftar bagi FPI.

Bahkan beberapa pengamat menghubungkan dengan kebijakan yang dtempuh oleh Imamam Besar FPI untuk tetap menjadi oposisi.  Seperti halnya yg diketahui sebelumnya, HRS yang masih berada di Arab Saudi untuk kembali ke Indonesia diperlukan 3 syarat Pertama ialah bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi termasuk menyampaikan masalah yang dihadapi selama di Saudi. Kedua, HRS disarankan mencabut pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal sebab faktanya Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman menjalin persahabatan erat dan menghormati Jokowi sebagai presiden. Ketiga, HRS disarankan mencabut sumpah 'tidak akan meminta tolong kepada pemerintah' karena menurutnya rezim zalim.

Padahal FPI telah mengajukan syarat-syarat perpanjangan SKT. Namun proses perpanjangan SKT itu belum juga tuntas dan SKT belum diterbitkan. Kementerian Agama sudah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan SKT FPI ke Kemendagri. Alasannya, FPI sudah berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI, akan melalui Menkopolkumham, Mahfud MD dan Kemnedagri, Tito Karnavian enggan mengesahkan Surat Keterangan Terdaftar bagi FPI dengan berbagai alasan.

Beberapa persyaratan telah dipenuhi oleh FPI di antaranya dokumen pendukung yang mencakup akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutnya bahwa masih ada lagi permasalahan dalam AD/ART FPI, yakni menyoroti adanya perkataan khilafah islamiyah yang ada dalam AD/ART FPI.

Diberbagi kesempan dibeberapa media bahkan di ILC TV One, FPI pun sudah menjelaskan soal khilafah islamiyah yang disoroti Tito. Menurut FPI, persoalan khilafah islamiyah itu sudah dijelaskan terang benderang.

Red: Ms

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget